Breaking News

Audiensi Presiden Jokowi, GMKI: “Pemerintah Mesti Tangkal Paham Radikal di Perguruan Tinggi”

AUDIENSI GMKI DENGAN PRESIDEN JOKOWI

ONLINEKRISTEN.COM, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) memberikan dukungan terkait sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tegas dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

“Kami memberikan apresiasi atas langkah dari Pak Presiden yang tegas dalam mengantisipasi gerakan radikalisme dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” kata Ketua Umum Sahat MP Sinurat setelah beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, (31/7).

Menurut Sahat, pemerintah harus mengambil langkah strategis dalam menangkal paham radikal di Perguruan Tinggi dengan memberikan nilai-nilai spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan mahasiswa dan masyarakat.

Organisasi kemahasiswaan, lanjut dia, dapat menjadi mitra pemerintah dan perguruan tinggi, sebagai contoh GMKI yang sejak awal berdirinya fokus membina mahasiswa untuk memahami nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan yang dimiliki Indonesia.

“Kita harus memberikan perhatian terhadap pendidikan di Indonesia karena sekolah dan kampus merupakan tempat pertarungan terbesar dalam hal menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” jelas dia.

Apalagi, ujar Sahat, saat ini, kelompok-kelompok radikal telah memasuki ruang-ruang strategis dalam pendidikan baik dalam pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Pola ini menjadi masif karena kelompok radikal mampu masuk melalui program studi keguruan di perguruan tinggi, sehingga menghasilkan pendidik yang menyelipkan paham-paham radikal bagi peserta didik.

“Untuk menyikapi hal tersebut, perguruan tinggi harus mulai membuka ruang bagi organisasi-organisasi yang selama ini konsisten Pancasila untuk mendapatkan ruang dalam menanamkan Pancasila, nasionalisme dan semangat berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi perlu mendapat perhatian dalam hal beasiswa untuk dapat meningkatkan pengetahuan berbasis keilmuan serta pengembangan ekonomi kreatif sehingga para mahasiswa ini memiliki daya saing yang unggul,” urai dia.

Selain itu, menurut Sahat, GMKI juga mengingatkan agar Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi Perpres No 51 tahun 2014 tentang Reklamasi Teluk Benoa.

“Reklamasi Teluk Benoa merupakan produk pemerintahan sebelumnya yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintahan saat ini,” kata dia.

Dia mengatakan proses penetapan reklamasi teluk Benoa yang terjadi tidak transparan dan tidak partisipatif.

“Ada beberapa yang perlu evaluasi terhadap penetapan reklamasi Teluk Benoa seperti kerusakan lingkungan, terumbu karang dan ekosistem mangrove menjadi terganggu sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah saat ini. Dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ini untuk kemudian dapat diambil kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif Reklamasi Teluk Benoa,” beber dia.

Hal lainnya, menurut Sahat, GMKI memberikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintahan saat ini tidak melakukan pembangunan yang Jawa Sentris, namun memprioritaskan pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan berbagai infrastruktur lainnya di luar Pulau Jawa. Pembangunan ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” tutur dia.

Namun, menurut Sahat, ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan petani masih belum meningkat pesat. Beberapa kebijakan seperti pelarangan cantrang, moratorium kapal, impor garam, dan beberapa kebijakan di sektor pertanian mengakibatkan menurunnya produksi para nelayan dan petani.

“Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan dan memberikan kebijakan dan solusi yang tepat bagi masyarakat. Nelayan dan petani adalah kelompok masyarakat yang sering kali hanya bisa pasrah menerima setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan mereka,” tandas dia.

(OK-1)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Translate »