Breaking News

BAHAYA KEMAJEMUKAN DIPERGUNAKANNYA SECARA MURAHAN ISU SARA

Seminar Kebangsaan bertajuk ‘Merawat Kemajemukan Dalam Bingkai NKRI’ yang diselenggarakan Unit Pelayanan Kerohanian dan Konseling Universitas Kristen Indonesia di di Auditorium Grha William Soeryadjaya UKI, Jakarta, 5 April 2017

JAKARTA, ONLINEKRISTEN.COM – Tensi politik dalam Pilkada DKI Jakarta memang terkesan menaik. Untuk Pilkada putaran kedua yang bakal berlangsung pada 19 April 2017, tersisa dua pasangan calon (paslon) yaitu Ahok/Djarot dan Anies/Sandi.

“Dalam iklim demokrasi, berbagai upaya memenangkan pilkada seperti misalnya melalui kampanye-kampanye dilakukan. Bahaya yang mengancam kemajemukan adalah dipergunakannya secara royal dan murahan isu SARA guna mematahkan lawan,” kata Senior Fellow Institute Leimena, Pdt. Dr. Andreas A Yewangoe dalam Seminar Kebangsaan bertajuk ‘Merawat Kemajemukan Dalam Bingkai NKRI’.

Seminar tersebut diselenggarakan Unit Pelayanan Kerohanian dan Konseling Universitas Kristen Indonesia di di Auditorium Grha William Soeryadjaya UKI, Jakarta, 5 April 2017.

Yewangoe mencontohkan adanya spanduk yang berisikan penolakan untuk disalatkan bagi yang meninggal apabila memilih paslon tertentu. Atau makin meningkatnya pemakaian istilah “kafir” terhadap mereka yang dianggap berbeda.

“Ada kesan seolah-olah program paslon yang satu tidak dijawab dengan mengemukakan program alternatip, tetapi dengan mengemukakan SARA. Tentu saja ini tidak fair dan memperlihatkan ketidakdewasaan di dalam berdemokrasi,” tegas dia.

Beberapa waktu lalu, lanjut Yewangoe, Satpol PP telah menurunkan sekian banyak spanduk yang bernuansa SARA yang merupakan suatu tindakan yang baik.

“Tetapi berbagai ucapan dan ujaran pun yang terkesan menimbulkan persoala SARA harus dicegah. Jangan hanya karena Pilkada, masyarakat Jakarta terpecah-belah. Akibatnya bisa fatal, tidak hanya bagi Jakarta tetapi untuk seluruh Indonesia,” ujar dia.

Lebih lanjut Yewangoe mengutarakan setiap warga menginginkan masyarakat majemuk ini diperlihara, dirawat dan dijaga dengan baik.

“Karenanya, dialektika (interplay) antara “kemajemukan” (bhinneka) dan “kesatuan” (tunggal) harus nampak dalam setiap kinerja, aturan-aturan dan perundang-undangan,” kata dia.

Demikian halnya, menurut Yewangoe, civil society (masyarakat berkeadaban) harus terus-menerus diperkuat dan diperkembangkan. Tanpa civil society yang kuat, rasanya sulit kita melangkah maju.

Hal memperkuat civil society itu, lanjut dia, harus dimulai dari lembaga-lembaga pendidikan pada segala aras (PAUD, TK, SD, SMU dan Universitas). Bahkan harus dimulai dari dalam rumah tangga, yaitu menanamkan kepada sang anak bahwa tetangga yang berbeda itu bukanlah musuh.

“Secara positif ditanamkan pengertian bahwa hidup dalam dunia yang di dalamnya masyarakatnya majemuk tidak perlu ditakuti, sebaliknya kita bersyukur sebab dengan demikian kita diperkaya dengan berbagai cara hidup dan cara tindak,” kata dia.

(OK-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Translate »