Breaking News

ROMO BENNY: NEGARA MESTI HADIR, KONSTITUSI TIDAK BOLEH DIKALAHKAN TEKANAN MASSA

Seminar Kebangsaan bertajuk ‘Merawat Kemajemukan Dalam Bingkai NKRI’ yang diselenggarakan Unit Pelayanan Kerohanian dan Konseling Universitas Kristen Indonesia di di Auditorium Grha William Soeryadjaya UKI, Jakarta, 5 April 2017

JAKARTA, ONLINEKRISTEN.COM – Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan/HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Antonius Benny Susetyo Pr mengkritisi peran negara yang acapkali tidak hadir ketika terjadi kasus intoleransi di Indonesia.

“Semestinya negara hadir mengatakan berani untuk menghadapi (kaum intoleran-Red). Itu berarti konstitusi dijalankan. Problem kita, konstitusi dikalahkan oleh tekanan massa. Jadi, bagaimana kita membangun suatu negara dan bangsa ini kalau terus-menerus seperti ini dimana konstitusi tidak konsisten dijalankan,” tegas Romo Benny Susetyo dalam Seminar Kebangsaan bertajuk ‘Merawat Kemajemukan Dalam Bingkai NKRI’ yang diselenggarakan Unit Pelayanan Kerohanian dan Konseling Universitas Kristen Indonesia di di Auditorium Grha William Soeryadjaya UKI, Jakarta, 5 April 2017 .

Romo Benny juga membeberkan persoalan lainnya terkait keberagaman di Indonesia yakni masih adanya sindrom mayoritas dan minoritas.

“Sebab itu tidak aneh jika kemudian kita selalu mengalah ketika persoalan konstitusi dikalahkan,” kata dia.

“Ingat, persoalan ini bukan mayoritas dan minoritas tapi persoalan konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara punya kewajiban untuk menjaga konstitusi itu,” tambah dia.

Benny memperhatikan masih lemahnya orang-orang yang mengalami intoleransi dimana mereka selalu tidak berani ketika menghadapi tekanan massa dari kelompok-kelompok kecil yang mana di semua agama ada.

“Kita harus sadari bahwa negara ini berdasarkan konstitusi bukan berdasarkan agama. Karena itu konstitusi harus dikedepankan. Maka perspektif kita melihat persoalan selalu berdasarkan konsititusi,” tegas dia.

Benny menyimpulkan kran intoleransi akan meningkat kalau negara tidak hadir. Karena itu, kekuatan masyarakat sipil harus mendorong agar negara selalu hadir. Negara harus berani melakukan tindakan-tindakan terhadap mereka yang melanggar hukum.

“Kalau tindakan intoleransi dibiarkan maka kemajemukan dan keberagaman akan hancur. Maka potensi perpecahan akan terjadi. Dan persoalan besar lainnya adalah terjadinya ideoligisasi politik identitas dan politik agama yang selalu memanipulasi kebenaran. Bahayanya adalah ketika kita tidak membangun budaya kritis, maka kita akan masuk dalam suatu proses yaitu dehumanisasi,” tandas dia.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Translate »