Dukung Wisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, GAMKI Minta Pemda Terbitkan Perda Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Wisata Halal
Dukung Wisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, GAMKI Minta Pemda Terbitkan Perda Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Pasca kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno beberapa waktu lalu, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Toba sangat berharap pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan pariwisata di Kawasan Danau Toba sehingga mampu mendongkrak perekonomian dari sektor pariwisata.

“GAMKI Toba mendukung percepatan pembangunan pariwisata Kawasan Danau Toba dengan berbasis pada budaya dan kearifan lokal. Salah satu upaya yang dilakukan GAMKI Toba adalah dengan melakukan webinar tentang sadar wisata dan memasang spanduk di berbagai lokasi berisikan aspirasi kepada pemerintah dan masyarakat,” kata Ketua DPC GAMKI Toba, Mekar Sinurat di Balige pada Selasa, 5 Januari 2021.

“Salah satu langkah penting membangun pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal adalah dengan melindungi hak-hak masyarakat adat yang ada di sekitar kawasan wisata, melalui Undang-Undang, Peraturan Daerah (Perda), ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu kami mendukung Pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat. Begitu juga Pemda perlu segera membuat Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat,” imbuhnya.

GAMKI, lanjut Mekar Sinurat, mengajak semua stakeholder di Kawasan Danau Toba, khususnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se-Kawasan Danau Toba untuk fokus mengembangkan pariwisata dengan berbasis pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat lokal.

“Kita harus membangun gerakan sadar wisata dengan pendekatan budaya yang ramah terhadap wisatawan lokal dan mancanegara. Pemerintah dan pelaku wisata perlu menyediakan fasilitas dan pelayanan yang membuat wisatawan dapat nyaman dan betah berwisata di Danau Toba serta tidak kesulitan mencari fasilitas tersebut di saat dibutuhkan,” katanya.


Baca juga: Pesan Ketum DPP GAMKI Willem Wandik, SSos Hadapi Tantangan Tahun 2021

Mekar mencontohkan, antara lain, fasilitas kamar mandi atau WC umum, mushola ataupun ruang berdoa, rumah makan yang

menyediakan makanan halal ataupun untuk vegetarian, fasilitas untuk disabilitas, ruang menyusui, dan lainnya.

“Pemerintah harus gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku wisata tentang bagaimana membangun kawasan wisata yang ramah kepada wisatawan dari berbagai latar belakang daerah, agama, suku, negara, dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Kami yakin, masyarakat cepat atau lambat akan bisa menyesuaikan dengan standar wisata yang dibuat oleh pemerintah,” ujarnya.

Sementara Sekretaris DPP GAMKI Bidang Pariwisata, Claudia Rande Sumomba mengharapkan pemerintah dapat melakukan pemulihan terhadap pariwisata Indonesia dengan memperhatikan dua hal yang esensial yakni keamanan dan kenyamanan wisatawan, baik lokal dan mancanegara.


Baca juga: Dukung Konsep Wisata Rohani, GAMKI Tolak Istilah Wisata Halal

“Keamanan yang bisa dilakukan adalah dengan memperhatikan konsep Cleanliness, Health, Safety, and Environmental (CHSE) di setiap daerah wisata, baik yang sudah terkenal ataupun yang masih dalam tahap pengembangan dan berada di daerah yang jauh dari kota-kota besar,” kata dia.

Jika dari segi kenyamanan, lanjut Claudia, tidak hanya kenyamanan secara jasmani tetapi juga batiniah. Hal tersebut akan berujung kepada pelayanan luar biasa (unbelievable service level) bagi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat.

“Penting untuk menjual value unique di masing-masing tempat wisata dengan peningkatan kualitas SDM penduduk lokal, produk hasil kearifan lokal, dan budaya lokal. Dimulai dari promosi agar wisatawan tertarik untuk datang, pelayanan dan pengalaman selama berwisata, fasilitas hiburan wisata dan beribadah, serta kemudahan akses menuju tempat wisata,” jelasnya.


Baca juga: Apresiasi Ketum GP Ansor Jadi Menteri Agama, GAMKI Sampaikan 3 Persoalan Untuk Yaqut Cholil

Semua konsep pengembangan ini membutuhkan penyuluhan, pelatihan, dan kerjasama mulai dari hulu ke hilir, yakni di antara institusi pemerintah pusat, daerah, pelaku wisata, serta penduduk setempat atau masyarakat lokal.

“Dengan pelayanan secara holistik yang dilakukan oleh semua stakeholder di kawasan wisata, kita berharap para wisatawan akan nyaman dan tertarik untuk datang kembali, bahkan ikut membantu untuk mempromosikan berbagai tempat wisata di Indonesia,” pungkasnya.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.