Jakarta, OnlineKristen.com – Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) menyoroti krusialnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan dana pendidikan nasional di tengah proyeksi anggaran jumbo tahun 2026.
Hal ini mengemuka dalam Webinar Nasional bertajuk “Meneropong Tata Kelola & Postur Anggaran Pendidikan di Masa Mendatang” yang digelar secara daring, Selasa (18/11/2025).
Forum ini menjadi strategis mengingat ketidakpastian regulasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sekolah gratis yang berpotensi mengguncang ekosistem sekolah swasta jika tidak disertai petunjuk teknis (juknis) yang berkeadilan.
Ketua Umum MPK, Handi Irawan D., MBA., M.Com., menegaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai postur anggaran pemerintah bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak bagi yayasan pendidikan swasta untuk bertahan hidup dan merumuskan kebijakan strategis.
“Webinar ini menjadi momen penting bagi para pemangku kepentingan pendidikan untuk memahami arah kebijakan dan anggaran pendidikan, sekaligus berdiskusi mengenai tantangan dan peluang ke depan,” ujar Handi dalam sambutannya.
Acara ini menghadirkan narasumber kunci pengambil kebijakan, yakni Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, yang tengah memimpin pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Baca juga: Respon MPK Indonesia atas Putusan MK Soal Sekolah Gratis
Kehadiran Hetifah menjadi sorotan karena DPR memegang kendali pengawasan terhadap mandatory spending 20 persen APBN agar tidak tergerus oleh program-program non-esensial di luar kementerian teknis.
Selain Hetifah, hadir pula Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D. dari Dewan Pendidikan Tinggi yang membedah aspek teknokratis anggaran, serta Yeremia Dwi H, Analis Kebijakan dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), yang memberikan perspektif berbasis data lapangan.
Diskusi yang dipandu oleh Dr. Chandra Situmeang ini membedah isu-isu sensitif, mulai dari realisasi Dana BOS yang kerap dinilai belum memperhitungkan indeks kemahalan daerah 3T, nasib PAUD, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga skema pendanaan bagi sekolah swasta yang terdampak kebijakan sekolah gratis.
Baca juga: 75 Tahun Merajut Asa, Perjalanan MPK dalam Membentuk Generasi Berkarakter
Ratusan partisipan yang terdiri dari pengurus yayasan, kepala sekolah, dirpel, hingga sinode gereja turut ambil bagian, menandakan tingginya keresahan sekaligus harapan praktisi pendidikan Kristen terhadap perbaikan tata kelola anggaran negara di masa mendatang.(Vic)
#MPKIndonesia #AnggaranPendidikan #SekolahKristen #HetifahSjaifudian #PendidikanNasional #WebinarPendidikan #DanaBOS #SekolahGratis
