Jakarta, OnlineKristen.com – Di sebuah sudut Jakarta Pusat tempat sejarah teologi terus digubah, jelaga tak pernah benar-benar sampai ke atas meja altar.
Namun, abu dari 202 ribu hektare hutan yang hangus melalap pulau-pulau jauh di barat dan tengah Indonesia terasa menusuk hidung hingga ke dalam ruang-ruang kelas Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta.
Di sana, di balik tembok-tembok yang lengang oleh doa dan diskusi ilmiah, dada para akademisi sesak—bukan sekadar oleh particulate matter 2.5, melainkan oleh rasa duka atas nurani publik yang menguap bersama asap perkebunan sawit.
Rabu, 4 November 2026, “Seruan dari Proklamasi 27 Jakarta: Berpihak kepada Yang Terpinggirkan” resmi dibacakan.
Ditandatangani oleh Ketua STFT Jakarta, Pdt. Prof. Binsar Jonathan Pakpahan, Ph.D., naskah tersebut memuat kepedihan mendalam yang dirangkum dari segenap penjuru Nusantara.
Bagi STFT Jakarta, seruan ini bukanlah sekadar seruan berkala. Ini adalah jeritan moral yang lahir tepat di kepungan momentum sejarah: sepekan setelah bangsa ini mengingat jejak Sumpah Pemuda 28 Oktober dan dunia mengenang Hari Reformasi Gereja 31 Oktober.
Di titik persilangan itulah, teologi ditantang untuk keluar dari dogma yang kaku dan menjejakkan kakinya di atas tanah yang becek oleh air mata korban banjir.
Menghirup Jelaga, Meraba Dapur yang Dingin
Bila statistik pemerintah mencatat 277 ribu pasang paru-paru terinfeksi ISPA di mana 62 ribu di antaranya adalah napas mungil anak-anak balita, bagi Prof. Binsar dan sivitas akademika, angka-angka itu memiliki wajah.
Mereka adalah anak-anak peladang yang terbangun di tengah malam dengan tenggorokan terbakar, sementara ekskavator korporasi terus mengeruk lahan bekas terbakar untuk menanam bibit-bibit sawit baru.
“Kami membaca setiap kebijakan negara dari tempat mereka yang paling terdampak,” tutur Prof. Binsar dalam petikan seruannya, meminjam spirit dari Kitab Amsal untuk membuka mulut bagi mereka yang bisu.
Di tempat lain, di sudut-sudut basah Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, bayang-bayang banjir bandang akhir tahun lalu masih menari-nari.
Sepuluh bulan berlalu, anak-anak sekolah masih mengeja abjad di bawah tenda-tenda lusuh berdebu.
Janji akan hunian tetap menguap dalam labirin birokrasi, sementara warga harus bersaksi di ruang sidang PTUN Jakarta hanya demi menuntut hak paling dasar: atap yang tidak bocor dan tunjangan hidup yang tak macet.
Jeritan itu nyatanya tak hanya menggema dari kawasan bencana. Di pasar-pasar tradisional yang sibuk dan riuh, jemari para ibu rumah tangga bergetar saat menghitung lembaran rupiah yang kian kehilangan daya kesaktiannya.
Ketika kurs acuan rupiah menembus batas psikologis Rp18.183 per dolar AS dan harga pangan merambat naik hampir enam persen, angka inflasi dalam laporan resmi pemerintah terasa dingin tak berjiwa.
Di atas kompor dapur keluarga kecil, kenyataan jauh lebih jujur daripada grafik kementerian: piring-piring kini terisi lebih sedikit, dan masa depan terasa kian samar.
Timbangan Anggaran dan Panggung Para Elite
Di tengah himpitan perut dan paru-paru rakyat, ruang publik justru dipertontonkan drama kemegahan proyek pusat yang fantastis.
Pagu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggelembung hingga Rp229 triliun pada 2026 serta bayang-bayang utang puluhan triliun dari skema Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) menjadi sorotan tajam STFT Jakarta.
Ada ketimpangan yang begitu telanjang ketika dana alokasi transfer ke daerah dipangkas dramatis dari ratusan triliun rupiah, membiarkan jalan-jalan di pelosok kabupaten berlubang dan puskesmas kehabisan obat dasar, demi membiayai program terpusat yang belum teruji sahih dampak independennya.
“Anak dan ibu yang rentan tidak boleh kehilangan gizi dalam peralihan ini,” tegas Prof Binsar.
Kampus Jalan Proklamasi 27 itu mendesak agar alokasi triliun rupiah yang terpusat dirombak ulang:
Hentikan skema raksasa yang sapu rata, alihkan menjadi program gizi terarah, dan kembalikan sisanya untuk menyembuhkan sekolah-sekolah yang roboh serta memulihkan ekonomi warga lokal.
Namun, alih-alih mendengarkan rintihan di tapak bawah, panggung utama Republik sepekan terakhir justru disesaki oleh bising perselisihan para elite.
Panggung berita dipenuhi sengketa berkas keabsahan ijazah, silat lidah tuduhan korupsi dana bencana, hingga intrik Penyadapan antar-petinggi.
Dewan elite bersibuk diri berebut pengaruh dan membentengi kekuasaan, seolah lupa bahwa di luar gedung berpendingin udara yang mereka tempati, rakyat sedang bertaruh nyawa melawan asap dan harga beras.
Restorasi Demokrasi dan Ruang Sunyi Mimbar
Menyusutnya indeks demokrasi Indonesia menjadi 6,37 bukan sekadar barisan desimal di atas kertas Lembaga Survei EIU.
Ia berwujud nyata dalam ribuan tubuh pemuda yang memar dihantam pentungan saat berdemonstrasi, puluhan warga yang dijerat pasal-pasal karet UU ITE, serta ratusan layar telepon seluler yang tiba-tiba gelap karena konten kritiknya diturunkan secara sepihak oleh otoritas digital.
Terhadap situasi ini, STFT Jakarta memilih tidak tinggal diam.
Merujuk pada firman dalam Injil Lukas tentang pembebasan bagi mereka yang tertawan, Prof. Binsar memancangkan standar moral yang jernih: menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan adalah panggilan iman yang tidak bisa ditawar.
“Perlawanan kami adalah lewat doa, ruang kelas, mimbar, tulisan, dan pendampingan bagi mereka yang terpinggirkan,” cetus Prof. Binsar menutup seruan bersahaja itu.
Lampu-lampu di Jalan Proklamasi 27 kini terus menyala.
Di dalam ruang-ruang kelasnya, para mahasiswa teologi tidak hanya belajar merangkai khotbah yang manis di telinga, tetapi juga dilatih untuk mendengar denyut nadi masyarakat yang tertindas.
Sebab mereka percaya, sebagaimana tertulis dalam Kitab Mazmur yang mereka pegang teguh, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan—bukan milik korporasi pembakar hutan, dan bukan pula milik para elite yang lupa cara bersuara jujur.
(Victor)
