OnlineKristen.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti mengadakan kunjungan penting ke kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Salemba Raya 10, Jakarta, Rabu siang (30/10/2024).
Turut hadir Wakil Menteri Prof Dr Atip Latipulhayat, Dr Fajar Riza Ul Haq, serta dua pejabat Dirjen Diknas, Prof Dr Nunuk Suryani, MPd, dan Prof Dr Iwan Syahril.
Kehadiran rombongan ini disambut hangat oleh Ketua Umum PGI, Pdt Gomar Gultom, bersama Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia, Handi Irawan, Ketua YPK Penabur Adri Lazuardi, dan Ketua YPPH Prof Jonathan Parapak.
Tiga Isu Penting Pendidikan Kristen
Dalam diskusi yang berlangsung hampir dua jam itu, Handi Irawan, Ketua Umum MPK Indonesia, menyampaikan tiga isu mendesak terkait pendidikan Kristen:
Distribusi Dana BOS yang Tidak Merata
Handi menyoroti alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai tidak adil, terutama bagi sekolah-sekolah Kristen di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Ada sekitar 3.000 sekolah Kristen yang terancam tutup karena alokasi Dana BOS yang minim. Jika sekolah-sekolah ini tutup, maka siswa-siswa akan pindah ke sekolah negeri dan menambah beban pemerintah. Bayangkan jika satu juta siswa berpindah, dengan biaya Rp 11 juta per siswa per tahun, berapa besar beban yang harus ditanggung negara,” ujar Handi dalam keterangan persnya.
Handi mengusulkan agar alokasi Dana BOS mempertimbangkan biaya SPP yang dipungut sekolah swasta, sehingga pembagian dana menjadi lebih adil dan merata.
Ketimpangan Sertifikasi Guru
Isu kedua adalah ketimpangan sertifikasi guru antara sekolah negeri dan swasta. Saat ini, hanya 28% guru sekolah swasta yang tersertifikasi, sedangkan guru sekolah negeri telah melampaui 50%. Handi meminta percepatan pemerataan sertifikasi guru untuk menciptakan kesetaraan.
“Kami berterima kasih kepada Prof Nunuk atas kesempatan MPK merekrut calon guru PPG (Pendidikan Profesi Guru) tahun ini. Semoga ini menjadi langkah awal pemerataan sertifikasi guru swasta,” tambah Handi.
Program P3K dan Dampaknya bagi Sekolah Swasta
Handi juga menyoroti masalah guru yang telah lama mengabdi di sekolah Kristen, kemudian mengikuti program P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Setelah diangkat menjadi ASN, mereka sering ditarik ke sekolah negeri, meninggalkan sekolah asal kekurangan tenaga pengajar. Fenomena ini banyak terjadi di Halmahera, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
“Bisakah dibuat peraturan yang memungkinkan guru P3K tetap mengajar di sekolah asal? Mungkinkah pemerintah daerah meminjamkan guru tersebut untuk sekolah Kristen?” tanya Handi.
Tanggapan Mendikdasmen
Pihak Kemendikdasmen merespons ketiga isu tersebut dengan komitmen positif. Menanggapi alokasi Dana BOS, Prof Dr Iwan Syahril menyampaikan bahwa aturan tambahan terkait distribusi Dana BOS yang lebih memperhatikan sekolah-sekolah di wilayah 3T akan diterapkan mulai tahun ajaran depan.
Untuk isu sertifikasi guru, Prof Iwan mengungkapkan kabar baik bahwa sertifikasi guru sedang dibahas di DPR sebagai bagian dari program unggulan Presiden Prabowo, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan guru.
“Insya Allah, ini akan membawa perubahan yang signifikan,” ucapnya.
Terkait P3K, Abdul Mu’ti menyatakan, “Kami melihat tidak ada alasan bagi guru P3K untuk diambil dari sekolah swasta dan dipindahkan ke sekolah negeri. Masukan ini akan kami bawa ke Menteri PANRB untuk peninjauan regulasi,” tegasnya.
Kunjungan berlangsung dalam suasana akrab, mengingat hubungan dekat antara Abdul Mu’ti dan Pdt Gomar Gultom. Diskusi yang kaya masukan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta.
Langkah ini diharapkan membawa perbaikan nyata bagi sistem pendidikan di Indonesia, memastikan kesetaraan dan peningkatan kualitas di seluruh lapisan masyarakat.
Dengan optimisme tinggi, pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun pendidikan yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.
(RED)
Be the first to comment