Jakarta, OnlineKristen.com – Di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang kian kompleks, sebuah oase baru bagi pergerakan umat Kristiani di Indonesia resmi menampakkan wujudnya.
Berlandaskan semangat persaudaraan, kasih, dan persekutuan, Forum Komunikasi Kristiani Nusantara (FKKN) hadir bukan sekadar sebagai pelengkap deretan organisasi kemasyarakatan, melainkan sebagai wadah strategis yang menjembatani komunikasi, pelayanan, dan kesadaran hak-hak sipil warga gereja.
Lahir dari rahim pergumulan panjang para tokoh aktivis lintas organisasi, FKKN mengusung visi besar: Terwujudnya persatuan, komunikasi, pelayanan, dan pembinaan umat Kristiani Nusantara yang berlandaskan iman, kasih, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial (Pasal 6 AD/ART FKKN).
Dalam sebuah wawancara eksklusif, Pendiri sekaligus Sekretaris Jenderal Badan Kolektif Nasional (BKN) FKKN, Manahara Sitinjak, S.H., M.H., yang juga dikenal sebagai figur Advokat Senior, mengupas tuntas filosofi, arah gerak, serta target besar forum ini ke depan.
Baca juga: Kado Pahit Paskah POUK Tesalonika, Saat Konstitusi Negara Dibungkam oleh Segel Rumah Ibadah
Lahir dari Kegelisahan Aktivis
Pertanyaan mendasar yang kerap muncul di benak publik adalah: Mengapa harus ada FKKN di saat lembaga oikumene besar seperti PGI atau KWI sudah eksis?
Manahara Sitinjak menjelaskan cikal bakal pendirian FKKN berakar dari semangat para aktivis lintas gerakan mahasiswa.
“Tokoh-tokoh aktivis GMKI, GAMKI, PMKRI, GMNI yang berlatar belakang Kristen berkumpul. Bergabunglah kita dan membentuk sebuah forum yang bernama Forum Komunikasi Kristiani Nusantara,” ungkapnya.
Menariknya, meski menggunakan nomenklatur “Kristiani” dan mewajibkan unsur Protestan serta Katolik di dalam kepengurusannya, FKKN memiliki napas inklusivitas yang luar biasa luas.
Mereka mendobrak sekat-sekat dogmatis yang kaku demi merangkul nilai-nilai kemanusiaan universal.
“FKKN sangat welcome terhadap penganut aliran kepercayaan, Hindu, Buddha, selama mereka mengajarkan nilai-nilai kasih. Termasuk Parmalim di Sumatera Utara, Kejawen di Jawa, atau Sunda Wiwitan. Tanpa harus memilih KTP-nya apa, selama mereka memiliki empat nilai utama: mengajarkan kasih, menjaga keutuhan ciptaan, melayani, dan memperjuangkan keadilan, mereka adalah bagian dari FKKN,” tegas Manahara.
Keterbukaan ini menjadi antitesis dari eksklusivitas beragama. FKKN diposisikan bukan sebagai underbow (organisasi sayap) dari PGI, KWI, maupun entitas politik tertentu.
Sesuai Pasal 5 AD/ART, forum ini memegang teguh sifat Gerejawi, Nonpartisan, dan Nirlaba. Mereka memposisikan diri sebagai mitra strategis yang menjembatani suara umat dari tingkat desa hingga pusaran kekuasaan di tingkat pusat.
Filosofi “Badan Kolektif”, Tolak Otoritarianisme, Peluk Egalitarianisme
Salah satu hal paling distingtif dari FKKN adalah struktur organisasinya. Berbeda dengan organisasi konvensional yang kental dengan hierarki “Dewan Pimpinan Pusat (DPP)” yang sarat nuansa komando, FKKN memilih terminologi Badan Kolektif Nasional (BKN) untuk tingkat pusat, Badan Kolektif Daerah (BKD) untuk tingkat provinsi, dan Badan Kolektif Cabang (BKC) untuk kabupaten/kota.
Struktur ini bukan sekadar permainan kata. Terdapat makna teologis dan sosiologis yang dalam di baliknya. Keputusan di dalam FKKN adalah hasil diskursus, bukan titah dari pucuk pimpinan.
“Karena ini forum komunikasi, kepemimpinan kita adalah kolektif. Artinya, kebersamaan. Apapun keputusan yang diambil sifatnya kolektif karena kita terdiri dari unsur Katolik, Protestan, Parmalim, Kejawen, dan sebagainya,” jelas Manahara.
“Kalau di organisasi lain ada komando hierarkis, di kita sifatnya koordinatif. Diharapkan dengan kekolektifan ini, terjadi pengumpulan aspirasi dan suara yang riil dari bawah.”
Melihat struktur BKN FKKN, terlihat pendekatan yang sangat fungsional. Tidak ada jabatan politis seperti “Bidang Pemerintahan” atau “Bidang BUMN”. Sebaliknya, struktur dipenuhi oleh bidang-bidang pelayan yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi umat, seperti:
- Bidang Kerohanian & Pembinaan Umat
- Bidang Pesparawi, Paduan Suara & Vokal Grup
- Bidang Pendidikan & Kaderisasi
- Bidang Sosial & Diakonia
- Bidang Pemuda & Remaja Kristen
“Struktur yang kita bangun bukan strukturalis yang kaku, melainkan fungsional implementatif. Semua melakukan kegiatan melalui event atau agenda,” tambah Advokat Senior ini.
Perbedaan denominasi yang sering menjadi kerikil dalam oikumene, menurut Manahara, akan mencair dengan sendirinya melalui program kolaboratif seperti festival paduan suara atau pertandingan olahraga.
Sebagai bukti keseriusan dalam membangun fondasi organisasi, langkah konsolidasi terus dipacu di berbagai daerah.
“Kami juga telah melakukan konsolidasi, dan puji Tuhan, saat ini struktur FKKN sudah terbentuk di 20 provinsi,” jelas Manahara dengan nada optimis.
Baca juga: Pesan Paskah PGI 2026: Kecam Keras Perusak Lingkungan dan Serukan Penghentian Perang Global
Pendidikan Kader dan Paradoks “Nonpartisan”
Berdasarkan AD/ART Pasal 7 (Misi), FKKN ditugaskan untuk “mendorong lahirnya kader-kader pelayanan yang berintegritas dan berdaya guna.” Namun, kaderisasi macam apa yang ditawarkan FKKN?
Manahara menekankan FKKN tidak bermaksud mengulang kaderisasi doktrinal yang sudah selesai di ranah gereja lokal atau organisasi asal masing-masing (seperti GMKI atau PMKRI).
Kaderisasi di FKKN adalah tentang diaspora—bagaimana menempatkan sumber daya manusia Kristiani yang unggul di lembaga-lembaga negara, ruang sosial, dan kancah politik.
Sifat “Nonpartisan” organisasi (Pasal 5) sering disalahartikan sebagai sikap apolitis. Manahara meluruskan hal ini dengan sangat tajam.
Secara institusional, FKKN independen dan tidak terikat partai manapun. Namun, secara personal, warga FKKN didorong untuk melek dan aktif di ruang politik demi menyuarakan kepentingan iman dan gereja.
“Secara lembaga kita nonpartisan, tapi personal-personal di dalamnya harus berjuang secara politik di partai-partai yang ada untuk mempertahankan eksistensi dan memperjuangkan keimanannya,” paparnya.
Politik Adalah Keniscayaan
Satu bagian paling menggugah dari wawancara ini adalah kritik Manahara terhadap sikap apatis sebagian gereja terhadap politik. Sebagai praktisi hukum, ia melihat kebutaan politik adalah pintu gerbang menuju marginalisasi umat.
Ia memberikan perumpamaan yang sangat membumi dan menyentak kesadaran: hakikat manusia berwarga negara adalah entitas politik sejak napas pertama dihembuskan.
“Ketika kita lahir, orang gereja mungkin tidak diajari berpolitik. Tapi konkretnya, kita harus mengurus Surat Keterangan Kelahiran di RT/RW. Itu lembaga politik paling kecil. Mengurus KTP, KK, itu semua sentuhan politik. Kita tidak bisa mengatakan tidak berpolitik, karena sejak lahir dan berurusan dengan negara, kita sudah berpolitik,” ujar Manahara dengan berapi-api.
Kegagalan memahami politik berarti membiarkan hak-hak dasar dirampas oleh kebijakan yang tidak berpihak. Ia mencontohkan realitas getir yang masih sering dialami umat: larangan beribadah, sulitnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja, hingga nasib guru-guru honorer agama Kristen yang termarginalkan dan sulit diangkat menjadi ASN dengan dalih birokrasi.
“Kita bergereja, semua itu tunduk pada keputusan politik. Kalau pemerintah tidak memberikan izin ibadah, atau dibatasi hanya boleh jam 4 pagi, itu keputusan politik! Inilah yang tidak dipahami betul oleh sebagian tokoh umat untuk menyadarkan warganya. Jika warga gereja tidak melek politik, maka dia akan tersisihkan, atau paling tidak terlindas oleh sistem politik yang ada,” tegasnya mengingatkan.
Advokasi “Suara Nabiah”
Kesadaran akan ketidakadilan inilah yang mendorong BKN FKKN mematok target progresif di tahun pertama kepengurusan.
Target terdekat adalah konsolidasi total: memastikan Badan Kolektif Daerah (tingkat Provinsi) dan Badan Kolektif Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) terbentuk di seluruh penjuru Indonesia.
Puncak konsolidasi ini direncanakan bergulir pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di bulan Oktober 2026. Rakernas ini diproyeksikan bukan sekadar seremonial, melainkan dapur perumusan program kerja yang bersifat implementatif—program yang bisa langsung “dirasakan dan terasakan oleh umat.”
Setelah rumah besar ini berdiri kokoh dan konsolidasi internal rampung, FKKN bersiap turun gunung menjalankan fungsi advokasi advokasi keagamaan dan sosial-politik.
“Masalah perizinan gereja, pendidikan, guru-guru Kristen yang termarginalkan, itu menjadi concern kita yang akan diperjuangkan. Kita akan menyuarakan dengan suara-suara nabiah agar didengar oleh para pelaku politik di tengah bangsa ini,” kata Manahara.
Kolaborasi Tokoh Lintas Sektoral
Optimisme akan tancap gasnya FKKN didukung oleh komposisi punggawa utama di BKN. Organisasi ini dikomandoi oleh tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak mumpuni di bidangnya masing-masing.
Tampuk kepemimpinan FKKN (Ketua Umum) dipegang oleh Albertus Simamora, didampingi Manahara Sitinjak sebagai Sekretaris Jenderal, yang kepiawaiannya di ranah hukum akan sangat krusial dalam fungsi advokasi lembaga.
Kehadiran Albertus, mantan Ketua Umum PMKRI, yang juga dikenal luas sebagai figur kepercayaan pengusaha papan atas Sofyan Wanandi, kian mempertegas FKKN sebagai wadah yang dipimpin oleh sosok-sosok yang matang dalam berorganisasi dan memiliki jaringan strategis.
Yang sangat menarik perhatian adalah posisi Bendahara Umum FKKN yang dipercayakan kepada Eng Hian. Publik tentu tidak asing dengan nama ini.
Ia adalah legenda hidup bulutangkis Indonesia, peraih Medali Perunggu Olimpiade Athena 2004 (sering dikaitkan dengan kiprah emas pelatih di masa kini), yang saat ini menjadi pelatih bulutangkis nasional elit di PBSI.
Kehadirannya tidak hanya membawa integritas, tetapi juga menguatkan fokus FKKN pada bidang Seni Budaya & Olahraga sebagai instrumen pemersatu bangsa.
Di jajaran Dewan Pengarah, hadir Putri, seorang pengusaha (businessman) sukses dan tokoh perempuan yang kini mulai aktif dan diperhitungkan di kancah politik nasional.
“Beliau sangat peduli tentang kehidupan, perjuangan, dan pemberdayaan politik umat Kristiani, Kejawen, maupun kelompok kepercayaan lainnya,” ungkap Manahara.
Baca juga: Saat Langit dan Bumi Tergoncang, Dimana Kita Berpijak? Pesan Reflektif Pdt. Mulyadi Sulaeman
Panggilan Seluruh Umat Nusantara
Di penghujung wawancara, Sekjen BKN FKKN ini melayangkan pesan dan panggilan terbuka kepada seluruh warga gereja dan penganut ajaran kasih, khususnya generasi muda.
FKKN mengundang mereka untuk melepaskan jubah apatisme dan mulai berani mengambil peran dalam memperjuangkan hak asasi komunal.
“Hak politik umat Kristiani tidak bisa dititipkan kepada orang lain. Harus diperjuangkan sendiri, harus dibela sendiri, dan dilakukan sendiri karena itu hak dasar yang kita miliki sejak lahir,” pesannya.
“Semakin buta kita berpolitik, semakin kita tersisihkan. Berpolitik (dalam arti memperjuangkan kebaikan) adalah hal yang harus dipahami dan dilaksanakan sebagai warga negara Kristiani yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Dengan fondasi visi misi yang tercetak kuat dalam AD/ART, struktur kolektif yang merangkul, dan kesadaran advokasi politik yang tajam, Forum Komunikasi Kristiani Nusantara (FKKN) bersiap menjadi lokomotif baru.
Lokomotif yang tidak hanya membunyikan lonceng gereja di hari Minggu, tetapi juga memastikan suara keadilan bergema lantang setiap hari di seluruh penjuru Nusantara.
