Jakarta, OnlineKristen.com — Kediaman pribadi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya seolah mendadak berubah menjadi pusat resolusi konflik teologis.
Hanya berselang beberapa waktu setelah Ketua Umum PGI datang membawa pesan perdamaian pada malam hari, kini giliran pucuk pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang melakukan “safari klarifikasi” ke tempat yang sama.
Kehadiran Ephorus HKBP di Brawijaya bukan sekadar kunjungan biasa. Ada pernyataan tegas yang dibawa pulang dan disiarkan ke publik: “Tidak ada unsur penistaan agama Kristen di dalam ceramah beliau.”
Di permukaan, ini adalah gestur indah tentang toleransi dan silaturahmi. Namun, jika dibedah, fenomena berbondong-bondongnya para pemimpin tertinggi gereja untuk “membersihkan nama” seorang tokoh politik pasca-keseleo lidah, memunculkan satu pertanyaan besar: Sejak kapan gereja mengambil alih peran pengadilan dan bertindak sebagai agensi Public Relations (PR) bagi elit kekuasaan?
“Vonis” Instan Tanpa Uji Forensik
Pernyataan Ephorus HKBP yang memastikan tidak ada unsur penistaan agama memunculkan anomali etika yang serius.
Delik penistaan agama adalah ranah hukum positif yang membutuhkan kajian bahasa, konteks sosiologis, dan uji forensik digital—terutama karena pembelaan utama kubu JK adalah “video tersebut dipotong”.
Ketika pimpinan institusi agama terbesar di Asia Tenggara memberikan “stempel bebas kesalahan” bermodalkan pertemuan tertutup dan kesimpulan personal (“saya sudah mendengar secara utuh“), gereja secara tidak sadar sedang menutup ruang diskursus kritis.
Langkah ini berpotensi menjadi preseden buruk: bahwa hukum atau keadilan bisa dinegosiasikan lewat lobi ruang tamu, asalkan pelakunya adalah tokoh dengan gravitasi politik raksasa.
Berlindung di Balik Romantisme Sejarah
Dalam kunjungannya, Ephorus HKBP juga menyinggung rekam jejak JK dalam menyelesaikan konflik horizontal di Ambon, Poso, dan Aceh. Narasi ini digunakan sebagai landasan untuk “mengapresiasi” sang tokoh.
Tidak ada yang menampik jasa JK di masa lalu. Namun, dalam logika hukum dan etika sosial, apakah rekam jejak penyelesaian konflik memberikan blanket immunity (kekebalan absolut) kepada seseorang atas blunder atau pernyataan insinuatif di masa kini?
Romantisme sejarah tidak seharusnya menyandera daya kritis gereja. Memaklumi narasi yang menyinggung perasaan umat hanya karena sang penutur memiliki “jasa masa lalu” adalah bentuk kompromi yang mengerdilkan independensi gereja itu sendiri.
Jarak Menganga Antara Elit dan Akar Rumput
Hal lain yang patut disoroti adalah imbauan top-down dari Ephorus agar warga HKBP “tidak terprovokasi“.
Instruksi ini mengasumsikan bahwa akar rumput yang merasa tersinggung oleh ceramah tersebut hanyalah korban provokasi semata, bukan entitas yang memiliki nalar kritis dan keresahan teologis yang valid.
Ketika elit gereja dengan mudah duduk minum teh dan memberikan pengampunan sosiologis di Brawijaya, jutaan jemaat di bawah mungkin masih bergulat dengan luka akibat stigma intoleransi.
Pendekatan instruksional ini menyingkap tabir tebal yang memisahkan diplomasi elit agama dengan realitas psikologis jemaat di akar rumput.
Pada akhirnya, rentetan safari pimpinan gereja ke kediaman JK ini meninggalkan catatan sejarah yang ironis.
Publik, khususnya umat Kristiani, dipertontonkan pada sebuah realitas di mana gereja begitu responsif, ramah, dan cepat tanggap memulihkan citra seorang penguasa.
Namun, di saat yang sama, gereja kerap kali kehabisan suara dan keberanian ketika berhadapan dengan birokrasi negara yang menyegel dan melarang pembangunan rumah ibadah mereka sendiri.
Gereja, tampaknya, harus kembali mempertanyakan arah kompas pelayanannya: apakah sedang mewartakan suara kenabian, atau sekadar menjaga kenyamanan di lingkar kekuasaan?
(Redaksi)
