Jakarta, OnlineKristen.com — Langkah elite Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang mendatangi kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memicu gelombang perdebatan tajam di akar rumput umat Kristiani.
Dalih menjaga rajutan perdamaian usai viralnya potongan video ceramah JK di UGM, justru memunculkan tanda tanya besar: Apakah PGI sedang menjalankan tugas pelayanannya, atau sekadar terjebak dalam pusaran lobi politik elite yang elitis?
Praktisi Hukum dan Sosial, Dr. Jose Silitonga, S.H., M.A., M.Pdk., secara terbuka membedah anomali gestur kelembagaan ini.
Melalui kacamata hukum, sosiologi, dan teologi, Silitonga menelanjangi apa yang ia sebut sebagai “kegagalan memprioritaskan suara kenabian” oleh lembaga representasi gereja terbesar di Indonesia tersebut.
Baca juga: Di Balik Pintu Brawijaya, Mengapa PGI yang ‘Sowan’ Malam-Malam ke Kediaman Jusuf Kalla?
Diakonia yang “Multitafsir” dan Kehilangan Konteks
Dalam dogma Kristen, tugas gereja bertumpu pada tiga pilar: Koinonia (persekutuan), Marturia (kesaksian), dan Diakonia (pelayanan kasih).
Jose Silitonga menilai, kunjungan PGI ke kediaman JK tampaknya dipaksakan masuk ke dalam ranah Diakonia.
“Diakonia ini menjadi multitafsir dan bisa dipergunakan oleh siapa saja. Tapi kita harus melihat konteksnya. Ketua Umum PGI itu mewakili seluruh gereja di Indonesia. Apakah gereja-gereja itu setuju dengan tindakannya?” gugat Jose.
Sebagai seorang pemimpin (leader), manuver Ketua Umum PGI dinilai terlalu reaktif tanpa evaluasi mendalam mengenai kepantasan (kepatutan) dan etika kelembagaan.
Datang menyambangi pihak yang sedang menjadi sorotan publik karena pernyataannya, alih-alih memanggil atau memberikan surat klarifikasi resmi, dianggap Jose sebagai langkah yang “kurang elok.”
“Sah-sah saja beliau pergi ke sana. Tapi kita harus jeli melihat unek-unek (kekecewaan) umat. PGI harusnya membuat narasi kedamaian secara tertulis, menjelaskan secara teologis bedanya konsep ‘syahid’ dan ‘martir’ seperti yang dialami Stefanus dalam Alkitab, bukan sekadar datang berkunjung,” tegasnya.
Baca juga: GAMKI dan Aliansi Ormas Ambil Sikap Tegas Pidanakan Jusuf Kalla, Bersatu Lawan Distorsi
Alibi “Video Dipotong” dan Standar Ganda Hukum
Pertemuan tersebut mengamini narasi bahwa video ceramah JK berdurasi 43 menit telah dipotong oleh pihak tak bertanggung jawab sehingga menghilangkan konteks aslinya.
Namun, bagi Jose, dalam kacamata penegakan hukum, alasan “potongan video” tidak bisa serta-merta menjadi pembenar di luar pengadilan.
Jose menyoroti adanya ketimpangan keadilan sosial yang mencolok.
“Bagi penguasa atau orang yang memiliki status sosial tinggi, dunia digital ini bisa dipermainkan. Mereka bisa dengan mudah beralasan ‘diedit’ atau ‘dipotong’. Tapi coba kalau orang kecil yang berbuat? Langsung diciduk,” ujarnya kritis.
PGI seharusnya mampu bersikap netral dan objektif, bukan justru seolah-olah menjadi pihak yang memberikan stempel “pemberian maaf” atas sebuah kasus yang belum diuji secara forensik digital di ranah hukum.
Menyoal SKB 2 Menteri
Kritik paling tajam Jose mengarah pada rekam jejak penyelesaian masalah fundamental yang dihadapi umat Kristen di Indonesia.
Ketika PGI begitu cepat dan sigap merespons polemik elite dengan berkunjung ke Jalan Brawijaya, ribuan jemaat di berbagai daerah justru menanti kehadiran nyata PGI saat rumah ibadah mereka disegel.
“Persoalan besar yang tidak diselesaikan PGI sejak 2006 adalah SKB 2 Menteri. Apa tugas PGI? Kenapa ini tidak diurusi Gereja-gereja dibakar, ditutup, dibongkar, saja. Harusnya PGI hadir di sana melalui Diakonia dan Marturia,” ungkap Jose dengan nada prihatin.
Ia menilai kepemimpinan PGI saat ini kerap terjebak pada kegiatan seremonial dan pencitraan.
Manuver ke tokoh-tokoh besar atau kunjungan ke luar negeri dinilai lebih diutamakan ketimbang turun langsung menyelesaikan regulasi diskriminatif yang mencekik kebebasan beribadah umat di daerah.
Baca juga: Kado Pahit Paskah POUK Tesalonika, Saat Konstitusi Negara Dibungkam oleh Segel Rumah Ibadah
Mengembalikan “Suara Kenabian”
Terkait kedekatan historis tokoh tertentu dalam penyelesaian konflik Ambon dan Poso di masa lalu, Jose mengingatkan bahwa hal tersebut adalah masa lalu dan bersifat kasuistik.
Jose menarik sebuah komparasi historis tentang kepemimpinan. Ia mencontohkan bagaimana mantan Presiden AS George W. Bush mendatangi rohaniwan untuk meminta pandangan sebelum membuat kebijakan.
Di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya; rohaniwan yang mendatangi politisi demi menjaga stabilitas politik sang elit.
“Konteks dunia dengan konteks surgawi itu berbeda. Yesus tidak pernah sowan-sowan untuk kompromi politik. Kepemimpinan yang dibangun Yesus memisahkan dengan tegas mana urusan negara dan mana urusan iman: ‘Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah’,” kutipnya merujuk pada prinsip teologi independensi gereja.
Pada akhirnya, kunjungan PGI ke Brawijaya meninggalkan pertanyaan fundamental. Jika kehadiran lembaga sekelas PGI gagal memberikan warna kenabian di Republik ini dan hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran bagi manuver para politisi, masihkah ia relevan menyandang mandat dari ribuan gereja di Indonesia?
“Kepergian ke sana menurut hemat saya tidak tepat. Ada muatan apa di sini? Kepentingannya apa? Belum tentu gereja-gereja setuju. Itulah suara nabi yang sebenarnya harus kita kritisi,” tutup Dr. Jose Silitonga.
