Jakarta, OnlineKristen.com — Gelombang kritik, spekulasi liar, hingga perundungan (bullying) di ruang digital akhirnya memaksa pucuk pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) turun gelanggang.
Selasa (28/4/2026), Ompu i Ephorus Pdt. Dr. Victor Tinambunan merilis pernyataan tertulis yang panjang dan emosional melalui akun Facebook pribadinya.
Langkah ini diambil untuk meredam eskalasi kegaduhan di internal umat pasca-kunjungannya ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya—sebuah manuver yang sebelumnya dikritik keras oleh berbagai kalangan sebagai bentuk hilangnya “suara kenabian” gereja.
Namun, melalui klarifikasinya, Victor Tinambunan menyajikan sebuah sudut pandang baru yang memutarbalikkan narasi publik.
Pertemuan itu, klaimnya, bukanlah ajang untuk sekadar menjadi “corong klarifikasi” sang politisi, melainkan sebuah negosiasi taktis untuk menagih utang keadilan atas maraknya penutupan gereja di Indonesia.
Menagih Solusi di Balik Momentum Klarifikasi
Dalam poin pertamanya, Ephorus mengungkap sebuah detail krusial yang luput dari pemberitaan awal. Ia menyebut kehadiran delegasi gereja justru dirancang untuk memanfaatkan momentum.
Mereka meminta JK—dengan segala rekam jejaknya di Malino (Ambon dan Poso)—untuk tidak hanya bicara soal resolusi konflik di masa lalu, tetapi turun tangan langsung menyelesaikan kasus-kasus intoleransi masa kini, khususnya pelarangan beribadah dan penutupan tempat ibadah.
Secara diplomatis, langkah ini bisa dibaca sebagai manuver yang cerdik. Gereja seolah berkata: “Kami datang mendengarkan klarifikasi Anda, tapi sebagai gantinya, gunakan pengaruh politik Anda untuk membuka gereja-gereja kami yang disegel.”
Pernyataan ini sekaligus menjawab kritik yang sebelumnya menuding gereja lamban merespons isu penyegelan tempat ibadah namun cepat tanggap menemui elit politik.
Kini, beban moral justru berbalik ke pundak Jusuf Kalla. Publik akan menunggu, apakah JK benar-benar akan “membayar” apresiasi HKBP tersebut dengan aksi nyata membela kelompok minoritas yang gerejanya ditutup?
Bantahan Keras: “Saya Tidak Menerima Uang”
Satu hal yang paling menonjol dari surat terbuka tersebut adalah penegasan pada poin ketiga. Dengan nada yang lugas, Victor Tinambunan menyatakan: “Saya tidak ada menerima uang baik langsung atau tidak langsung dari Jusuf Kalla.”
Kalimat ini adalah cermin betapa liar dan destruktifnya spekulasi yang berkembang di akar rumput.
Di era media sosial, ketidakpercayaan terhadap elit institusi (baik negara maupun agama) sangat mudah bermetamorfosis menjadi tuduhan suap dan gratifikasi.
Klarifikasi eksplisit ini menunjukkan bahwa tekanan psikologis yang diterima pimpinan gereja sudah menyentuh batas integritas personal, sehingga bantahan finansial perlu diucapkan secara gamblang.
Ia juga menyayangkan masifnya perundungan dan serangan pribadi. Dalam kacamata sosiologis, kemarahan jemaat adalah bentuk sense of belonging (rasa memiliki) terhadap kesucian dogmanya.
Namun, Ephorus mengingatkan bahwa mengawal kemurnian teologi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang menelanjangi martabat kemanusiaan.
Baca juga: GAMKI dan Aliansi Ormas Ambil Sikap Tegas Pidanakan Jusuf Kalla, Bersatu Lawan Distorsi
Merangkul GAMKI dan Menghormati Proses Hukum
Menariknya, Ephorus tidak bersikap antikritik terhadap langkah hukum yang sedang bergulir.
Pada poin keempat, ia secara tersirat menghormati langkah kelompok pemuda seperti GAMKI yang telah membawa kasus potongan video JK ke kepolisian.
Sikap ini meredakan kekhawatiran bahwa pimpinan gereja akan mengintervensi atau menggembosi laporan pidana tersebut.
Ia membiarkan proses hukum berjalan sebagai hak warga negara, namun memohon agar hal itu tidak dikapitalisasi menjadi permusuhan berbasis SARA.
Ia mendudukkan hukum pada tempatnya, dan iman pada porsinya.
Baca juga: Manuver Brawijaya Jilid II, Saat Pucuk Pimpinan Gereja Berlomba Menjadi ‘Pemadam Kebakaran’ Elit
Ujian Kualitas Iman di Tengah Perbedaan
Klarifikasi Pdt. Victor Tinambunan ditutup dengan seruan pastoral yang sejuk. Ia mendoakan semua pihak, termasuk mereka yang memberikan kritik paling keras kepadanya.
Pada akhirnya, surat terbuka dari Ompu i Ephorus HKBP ini berhasil memberikan peta jalan yang lebih terang atas apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup Jalan Brawijaya.
Ia telah mengembalikan bandul narasi ke tengah: membantah tudingan miring, menghormati proses hukum umatnya, dan yang terpenting, menitipkan “PR” penutupan gereja kepada Jusuf Kalla.
Tugas publik kini bukan lagi merundung pimpinan gerejanya, melainkan mengawal janji tersebut.
Akankah lobi Brawijaya itu benar-benar membuka gembok-gembok gereja yang disegel di berbagai daerah, atau sekadar menguap bersama secangkir teh dan rilis perdamaian? Waktu yang akan mengujinya.(*)
