MENKOPOLHUKAM WIRANTO: PERISTIWA 30 SEPTEMBER 1965 TAK PERLU DIPERDEBATKAN

ONLINEKRISTEN.COM, JAKARTA – Jelang pemilu, apakah Pemilu Kada atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden suhu politik selalu memanas. Keadaan itu sudah berlaku sejak dahulu dan menjadi bagian dari pasang surutnya suhu politik dalam alam demokrasi.

Pemerintah c.q. Kemenko Polhukam dan segenap jajarannya akan terus menjaga agar memanasnya suhu
politik tersebut masih pada batas-batas kewajaran agar tidak menimbulkan instabilitas nasional yang tentu akan menganggu berbagai kepentingan nasional.

Menjelang bulan Oktober telah muncul berbagai isu yang cukup meresahkan masyarakat dan telah menjadi perdebatan publik dengan berbagai spekulasi yang menggiring terjadinya konflik horizontal yang perlu segera dihentikan agar tak mengganggu kepentingan nasional.

Oleh sebab itu perlu penjelasan resmi dari Kemenko Polhukam berkenaan dengan beberapa isu miring yang telah tersebar di kalangan masyarakat baik lewat media mainstream maupun media sosial.

Menurut Menko Polhukam, Wiranto, terkait pemutaran kembali Film Penghianatan G.30 S/PKI, dan ajakan untuk nonton bareng bagi beberapa institusi merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan Peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia.

“Masih banyak peristiwa serupa yang dialami bangsa Indonesia seperti pemberontakan DI/TII, pemberontakan PRRI/Permesta, peristiwa Malari di tahun 1974 yang semua itu adalah rangkaian fakta sejarah yang sudah berlalu,” tegasnya dalam siaran pers, Minggu, 24 September 2017.

“Tidak mungkin memutar kembali jarum jam dan mengubah fakta sejarah sekehendak kita. Sejarah tersebut merupakan perjalanan bangsa yang dapat dijadikan referensi bangsa untuk menatap ke masa depan,” tambah dia.

Menonton film sejarah, ujar Wiranto, memang perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah kebangsaan Indonesia secara utuh.

“Kita tak perlu malu, marah atau kesal menonton film sejarah. Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih,” kata dia.

Wiranto menambahkan anjuran presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami oleh generasi milenium merupakan kebijakan yang rasional.

(OK-1)