LPBH YAKOM INDONESIA NILAI HARAPAN NEGARA HUKUM PANCASILA JAUH DARI KENYATAAN

30 Desember 2016 admin NASIONAL 0

Jakarta, ONLINEKRISTEN.COM, Dalam pernyataan Refleksi Akhir Tahunnya (2016), Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum (LPBH) Yayasan Komunikasi (Yakom) Indonesia menilai mewujudkan Negara Hukum Pancasila di Indonesia masih jauh antara harapan dengan kenyataan.

“Penegakan hukum masih belum berkeadilan sosial. Yang paling menonjol adalah pada Pilkada DKI Jakarta, aparat penegak hukum seperti menjadi penonton,” kata Ketua LPBH Yakom Indonesia, Dr Daniel Yusmic, SH dalam konfrensi Pers yang digelar pada, Jumat (30/12/2016), di kantor Sekretariat Yakom Indonesia jalan Matraman 10A, Jakarta.

LPBH Yakom Indonesia, kata Yusmic, menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap salah satu calon Gubernur DKI Jakarta dengan memakai isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

“Aksi 411 dan 212 sangat jelas muatan politisnya. Sayangnya aparat penegak hukum tidak tegas, kalah dengan desakan massa yang sebenarnya jumlahnya tidak besar, tidak representatif masyarakat dan umat muslim itu sendiri,” ungkap Yusmic mewakili LPBH Yakom Indonesia.

Sementara itu, Ketua Bidang Non Litigasi LPBH, Djalan Sihombing, SH, menilai lemahnya Legislatif (DPR) dalam membuat perundang-undangan. Selain itu, kata dia, DPR juga seperti tidak peduli terhadap maraknya aksi intoleransi yang berpotensi memecah-belah bangsa.

“Legislatif dalam membuat perundang-undangan untuk jangka pendek tidak jangka panjang sehingga berubah-ubah terus. Lihatlah pada kasus 411, 212, sweeping natal dimana agama dipakai sebagai alat kepentingan politik dan ekonomi tidak ada anggota DPR yang berkomentar menyatakan sikap,” ungkapnya.

Djalan juga menilai bahwa fatwa MUI bukan produk hukum yang harus dipatuhi karena bukan lembaga negara.

“Kementerian Agama tidak melarang memberi ucapan selamat Natal. MUI juga harus diaudit dan pertanggungjawaban dana masuk sertifikasi halal karena itu uang yang dikumpulkan dari publik,” tukasnya.

Dalam refleksi akhir tahunnya LPBH juga menyoroti kentalnya kepentingan politik mengalahkan penegakan hukum.

“Politik di atas hukum. Politisi kita tidak punya etika dalam berpolitik. Seperti mantan Presiden yang jadi Ketua Parpol menandakan dia bukan negarawan tetapi politisi,” tandas Yusmic.

(ARP)