Pemuda Lintas Agama Gelar Webinar “Menjaga Pancasila dari Bahaya Propaganda Komunis, Orde Baru, dan Khilafah”

"Saya tiga kali diundang ke luar negeri, yakni ke Sri Lanka, Mesir, dan China. Dalam tiga kesempatan ini, saya menjelaskan tentang Pancasila kepada para pemuda dari mancanegara. Mereka heran kenapa Indonesia yang majemuk dapat bersatu. Saya menjawabnya, karena Indonesia sepakat pada dasar negara yaitu Pancasila,"

KRISTEN TV || Periodisasi di GKPI, Haposan Hutagalung: JANGAN ADA TIM SUKSES

Periodisasi di GKPI, Haposan Hutagalung: Jangan Ada Tim Sukses
Periodisasi di GKPI, Haposan Hutagalung: Jangan Ada Tim Sukses
Pemuda Lintas Agama Gelar Webinar "Menjaga Pancasila dari Bahaya Propaganda Komunis, Orde Baru, dan Khilafah"

OnlineKristen.com | Memasuki umur kemerdekaan Indonesia mencapai usia ke-75 tahun, elemen bangsa seharusnya membahas bagaimana membumikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Demikian disampaikan Sekretaris Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Sahat Martin Philip Sinurat saat menjadi narasumber Webinar tentang “Menjaga Pancasila dari Bahaya Propaganda Komunis, Orde Baru, dan Khilafah”, Kamis (16/7/2020).

Bahkan Sahat mengatakan perlu langkah lebih jauh untuk memperkenalkan dan mempromosikan ideologi Pancasila ke dunia internasional.

Baca juga: Ketum DPP GAMKI 2007-2011, Dating Palembangan: TITIK NOL MENUJU TATANAN KEHIDUPAN BARU, NEW NORMAL



Menurut Sahat, Pancasila adalah dasar negara yang paling tepat di tengah bangsa yang majemuk.

“Saya tiga kali diundang ke luar negeri, yakni ke Sri Lanka, Mesir, dan China. Dalam tiga kesempatan ini, saya menjelaskan tentang Pancasila kepada para pemuda dari mancanegara. Mereka heran kenapa Indonesia yang majemuk dapat bersatu. Saya menjawabnya, karena Indonesia sepakat pada dasar negara yaitu Pancasila,” kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI ini.

Sekum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat
Sekum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat

Sayangnya, lanjut Sahat, isu Pancasila saat ini dijadikan sebagai komoditas politik saja di antara para elit-elit politik dan elemen lainnya. Padahal harusnya semua pihak membicarakan penerapan Pancasila, terkhusus kepada generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha.

Baca juga: DR John N Palinggi: Reshuffle Kabinet, Itu Hak Prerogatif Presiden Jokowi



“Kita harus melihat bagaimana nasib peradaban bangsa Indonesia kedepannya. Kita harus menjadikan Indonesia sebagai negara semua untuk semua. Bahwa petani, nelayan, buruh, guru, pegawai, pengusaha, politisi, semuanya seharusnya sama-sama memiliki Indonesia, merasakan keadilan dan kesejahteraan,” tegasnya.

Terkait hubungan komunikasi antar elit politik, Sahat mengingatkan tentang para pendiri bangsa yang walau berbeda pendapat bahkan paham ideologi dapat tetap membangun komunikasi yang cair dan baik.

“Seharusnya para tokoh bangsa dan elit politik saat ini juga dapat menunjukkan komunikasi yang baik dan akrab. Sehingga rakyat tidak hanya dipertontonkan dengan tindakan yang saling mengecam tapi melihat bahwa para tokoh bangsa dan elit politik juga tetap membangun silaturahmi walaupun berbeda pandangan. Dengan ini, rakyat tidak ikut-ikutan membangun tembok permusuhan. Walaupun berbeda pandangan, kita tetap bersatu dan bersama-sama membangun bangsa. Inilah wujud Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya.

Baca juga: Mensos Juliari Batubara Serahkan Bantuan Presiden Untuk Organisasi Pemuda Lintas Agama, Melalui DPP GAMKI



Senada dengan Sahat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menyatakan, di usia Indonesia yang menginjak 75 tahun seharusnya elemen bangsa tidak perlu memperdebatkan Pancasila sebagai ideologi.

“Bagi kami Muhammadiyah, dasar negara sudah final. Namun tantangan kita saat ini bagaimana kita membangun Negara yang berkemajuan. Maka kita jangan menjebak Pancasila dalam birokrasi Pancasila,” katanya dalam acara Webinar yang digagas Forum Komunikasi Santri Indonesia ini.

Menurut Cak Nanto, sapaan akrabnya, Pancasila harus masuk dalam ruang budaya dan sosial di masyarakat. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi karakter kebudayaan bangsa Indonesia.

Baca juga: GAMKI DAN KNPI, HARMONIS MEMBANTU PONDOK PESANTREN DAN GEREJA DI PROVINSI BANTEN



“Pancasila harus masuk dalam karakter kebudayaan dan semua pembelajaran-pembelajaran di segala lini. Kita harus mulai melihat kedaulatan dan kemajuan serta sudahi segala diskursus tentang Pancasila, jika tidak kita akan terlena dan bangsa kita dikuasai oleh orang lain,” kata Cak Nanto.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, sebagai pembicara terakhir melihat adanya keresahan akibat kurangnya politik keterwakilan yang tidak representatif.

“Saat ini kita kehilangan semangat Pancasila dalam perbedaan pandangan. Padahal dulu para pendahulu kita telah mencontohkan implementasi Pancasila pada kehidupan nyata perpolitikan kita,” katanya.

Baca juga: GAMKI Desak Menko Perekonomian Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Dengan Platform Digital



Usman mengingatkan, di masa awal kemerdekaan, Soekarno dapat tetap berkomunikasi akrab dengan pendiri bangsa lainnya walaupun berbeda pandangan.

“Kita terbawa suasana masa lalu dimana dalam beberapa momen terjadi pertentangan di antara kelompok ataupun partai. Seharusnya saat ini kita mengupayakan, bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Baca juga: Bentuk Solidaritas, GAMKI Dirikan Dapur Umum Untuk Warga Terdampak Corona



Dalam Webinar itu, juga dihadiri oleh Ketua Umum Jamiyyah Qurro’wal Huffadh (JQH) Nahdlatul Ulama, Saifullah Maksum, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Bursah Zarnubi, dan Bendahara Umum KNPI yang juga mantan Ketua Umum DPP GMNI, Twedy Noviady Ginting.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.