Dituding Taliban dan Kadrun, Ini Penjelasan PGI

Persekutuan Gereja-Geereja di Indonesia
Logo PGI

OnlineKristen.com || Kita tidak bisa mengambil sikap yang memuaskan semua orang. Sebaliknya kita tak akan pernah mengambil sikap kalau harus memuaskan semua orang.

Sikap PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) untuk menanggapi polemik penonaktifkan 75 pegawai KPK dalam press conference, Jumat (28/5/2021) diambil dengan kesadaran penuh bahwa sikap ini bisa memunculkan polemik, terutama di kalangan komunitas Kristen.

Apa yang diduga ternyata benar terjadi. Setelah press conference terpublikasi, PGI menerima kecaman dari banyak warga Kristen, dan mayoritas kecaman ini mengerucut pada narasi dominan, ‘kadrun’, ‘Taliban’, dan sejenisnya.



Baca juga: HUT Ke-71 PGI, Pdt Gomar Gultom: Di Balik Hujan Ada Pelangi

PGI dianggap mencampuri urusan yang bukan menjadi isu utama gereja. Sayang sekali tidak banyak orang yang mencoba berdialog langsung dengan PGI dan meminta kejelasan terhadap sikap PGI.

Melalui tulisan pendek ini saya ingin menjelaskan beberapa pertimbangan di balik sikap PGI terhadap kasus ini.

1. Pembentukan KPK sepenuhnya didukung oleh PGI, dan dalam perjalanannya selama ini PGI bekerjasama dengan KPK untuk mengarusutamakan sikap melawan korupsi.

Beberapa panduan dan buku saku melawan korupsi untuk gereja-gereja diterbitkan dalam kerjasama dimaksud.

Sikap PGI jelas, KPK sebagai Lembaga anti korupsi harus sepenuhnya didukung. KPK bukan lembaga ‘super body’ yang sempurna, tetapi ini lembaga terbaik dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia.



Baca juga: Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar, Ketum PGI: TETAP WASPADA

2. Terkait isu pelemahan KPK, sejak dulu PGI telah mengambil bagian untuk menyuarakan sikap kritis terhadap penanganan korupsi dengan mendukung pembentukan KPK.

Dalam konflik berjilid-jilid terkait dengan kecenderungan ‘pelemahan KPK’, PGI selalu menyampaikan sikapnya secara kritis, baik pelemahan yang dilakukan dari luar maupun yang nampaknya digerakan dari dalam KPK sendiri.

Dukungan terhadap KPK ini bahkan dilakukan dalam kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan berbagai tokoh bangsa yang menginginkan KPK tetap teguh sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.



Baca juga: PGI Dukung SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Pdt Jacky Manuputty: Negara Ini Berdiri Bukan Berdasarkan Agama

3. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan seksama kita mencermati adanya terpaan isu ‘kadrun’, ‘Taliban’, dan sejenisnya yang disematkan kepada KPK, dengan personifikasi pada NB, salah seorang penyidik senior KPK.

Kita tentunya tak dapat menakar kebenaran stigma ini, namun kekuatan diksinya seketika menyalakan alarm di kepala banyak orang mengingat dalam-diksi seperti ini sangat ampuh untuk membenturkan satu polarisasi identitas di Indonesia pada dua dekade terakhir, diksi kelompok dengan kelompok lainnya.

Karenanya tak heran, saat PGI terlihat bersentuhan konflik dengan polemik KPK saat ini maka secara otomatis ia bisa terhisap dalam jebakan stigma kadrun atau Taliban. Persentuhan ini tentu tak bisa dihindari karena kebertindihan isu dan kepentingan yang menyertai masalah ini.



Baca juga: PGI Dorong Pemerintah RI untuk Tuntut Junta Militer Myanmar Kembali ke Barak

4. Dalam dukungan terhadap KPK, tentu kita tak bisa menutup mata terhadap kemerosotan KPK dalam beberapa tahun terakhir.

Isu-isu bajakan kasus, penjualan barang bukti dan lainnya telah berkembang luas menjadi cerita publik.

Narasi dan kontra narasi kebobrokan KPK seketika memenuhi semua ‘platform’ media sosial yang kita pakai.

Dua kluster narasi dominan segera terbentuk dan disematkan kepada KPK, ‘taliban’ dan ‘pembajakan kasus’.

Tentunya ini ancaman serius terhadap keberlangsungan KPK. Perlu pembenahan serius dan menyeluruh terhadap KPK bila kondisi ini bisa diurai secara transparan. PGI tentunya mendukung sepenuhnya upaya pembenahan ini.



Baca juga: Milad Ke-95 NU, Ketum PGI: Kehadiran NU Telah Teruji Berkontribusi Bendung Radikalisme dan Ekstrimisme

5. Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan terhadap pegawai KPK patut didukung karena itu merupakan perintah undang-undang.

Sekalipun begitu, menempelkan pelabelan intoleran dan radikalisme dengan TWK haruslah dikritisi. Tujuh dari Sembilan orang pegawai KPK yang berkunjung ke Grha Oikoumene PGI pada hari Jumat kemarin jelas-jelas tak bisa dikategorikan ‘kadrun’, ‘Taliban’ dan diksi-diksi serupa yang sangat bias identitas (agama), karena mereka merupakan warga gereja (dan tentunya bukan hanya terhadap mereka PGI mengkritisi tautan TWK dengan stigma Taliban maupun kadrun).

Pada pokok inilah Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, menyampaikan sikap dalam konferensi pers yang digelar seketika selepas berlangsungnya pertemuan antara PGI dengan perwakilan karyawan KPK yang dinonaktifkan.

Disadari sungguh bahwa stigmatisasi ini sangat berbahaya karena menyangkut masa depan pegawai bersangkutan, sekaligus menjadi beban bagi keluarganya.

Apakah dengan demikian maka mereka tak layak dinonaktifkan? Tentu saja bisa bila memenuhi parameter lainnya dari TWK.

Sayangnya informasi itu tak kita peroleh, sementara publik terlanjur dikendalikan oleh pembesaran narasi tunggal, tautan antara TWK dengan radikalisme di KPK.

Terhadap kecenderungan berbahaya ini, PGI meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan parameter TWK yang digunakan sehingga opini publik tidak dijebak pada tautan TWK dengan stigma intoleran, radikalisme, kadrun, Taliban, dan sejenisnya. Siaran Pers PGI Meminta Presiden Segera Turun Tangan Menyelamatkan KPK – Website PGI.



Baca juga: Refleksi Awal Tahun, PGI: Radikalisasi dan Terorisme Masih Bayangi Perjalanan Bangsa

6. Permintaan PGI kepada pemerintah patutlah dimaknai sebagai kontrol publik terhadap kebijakan yang diambil, hal mana harus dilakukan sebagai bentuk partisipasi gereja dalam gerak kebangsaan.

Presiden Jokowi telah bicara dan meminta hasil TWK tidak dijadikan alasan pemberhentian 75 orang pegawai KPK, namun proses pemberhentian terus berlangsung terhadap 51 pegawai dari antara mereka.

Dalam kondisi ini sebaiknya pemerintah secara transparan menyampaikan alasan pemberhentian mereka melalui instrument TWK yang dipakai.

Dengan begitu, kluster narasi dominan menyangkut stigma kadrun yang terlanjur ditelan mayoritas masyarakat tidak menjadi beban bagi langkah mereka ke depan.



Baca juga: PGI: Hentikan Praktik Diskriminasi dan Intoleransi di Singkil

Kalaupun ada parameter lain, semisal pembajakan kasus dan sebagainya, baiknya itupun dibuka secara transparan supaya kita bisa bersepakat bahwa bahwa lembaga terdepan anti korupsi di negeri ini telah menghancurkan dirinya sendiri, dan karenanya harus diselamatkan.

Semoga catatan ini menambah penjelasan yang telah diberikan sebelumnya. Di atas semua itu, terima kasih untuk semua masukan bernas yang diberikan untuk membantu PGI merumuskan pandangannya dalam menyikapi isu-isu kebangsaan lainnya.

Terima kasih & Tuhan berkati kita semua.

Pdt. Jacky Manuputty – Sekum PGI. 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.